Bacharuddin Jusuf Habibie

Masa reformasi baru terlaksana ketika setelah pemerintahan Soeharto dimana B. J. Habibie sebagai presiden Indonesia yang ketiga, memperkenalkan suatu reformasi yang menjanjikan suatu masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan terbuka. Ketika Habibie menggantikan mentornya Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya :

1.Masa depan reformasi

2.Masa depan ABRI

3.Masa depan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia

4. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya, dan kroni-kroninya

5.Masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, banyak mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Hal ini dapat dilihat dari munculnya era reformasi yang mengalami perubahan-perubahan.

Langkah-langkah yang dilakukan BJ Habibie di bidang politik adalah:

• Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik
• Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994)
• Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen
• Membentuk tiga undang-undang yang demokratis
• Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi

Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

• Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
• Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
• Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
• Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
• Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
• Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
• Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Habibie mengusulkan beberapa gagasan pembangunan seperti berikut:

• Gagasan pembangunan industri pesawat terbang nusantara sebagai ujung tombak industri strategis
• Gagasan pembentukan Pusat Penelitan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek)
• Gagasan mengenai Badan Pengkajian dan Penerapan Ilmu Teknologi (BPPT)

Gagasan-gagasan awal Habibie menjadi masukan bagi Soeharto, dan mulai terwujud ketika Habibie menjabat sebagai Menristek periode 1978-1998.

Sejak pendirian industri-industri statregis negara,tiap tahun pemerintah Soeharto menganggarkan dana APBN yang relatif besar untuk mengembangkan industri teknologi tinggi.  Dan anggaran dengan angka yang sangat besar dikeluarkan sejak 1989 dimana Habibie memimpin industri-industri strategis. Namun hasilnya tidak dapat dirasakan langsung karena membutuhkan investasi yang besar dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun industri strategis ala Habibie masih belum menunjukan hasil dan akibatnya negara terus membiayai biaya operasi industri-industri strategis yang cukup besar.

Krisis ekonomi yang tak kunjung berakhir mengakibatkan kegagalan Habibie mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Disertai adanya kekerasan sosial, krisis politik yang berkepanjangan dan keraguan yang luas tentang kejujuran dan keabsahan pemerintah telah memudarkan harapan akan reformasi. Harapan yang sebetulnya tidak realistis, menimbulkan tuntutan diadakannya sidang istimewa MPR untuk memberhentikan Habibie dan untuk memilih kepemimpinan nasional yang baru. Pada bulan Novenber 1999, Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid